Program Prioritas Nasional · Badan Gizi Nasional

Makan Bergizi Gratis untuk Generasi Indonesia

Program pemberian makanan bergizi yang tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan status gizi — dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN) sejak 6 Januari 2025 bagi peserta didik, balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan sejak 2026 juga pendidik dan tenaga kependidikan.

Mulai 6 Januari 2025 Menjangkau 38 provinsi Dasar: Perpres 83/2024 & 115/2025 Bagian dari 77 PSN RPJMN 2025–2029

Seluruh angka di halaman ini berasal dari sumber resmi pemerintah (BGN, Kemenkeu, Kemenkes, Kemendikdasmen) atau peliputan atas pernyataan resmi, dengan tanggal dan status verifikasi dicantumkan. Data per 3 November 2026.

Dua siswi tersenyum sambil memegang nampan Makan Bergizi Gratis berisi nasi, lauk, sayur, dan buah semangka di kelas
57,8 jutapenerima per hari dari semua kelompok sasaran — angka valid hasil validasi BGN, Oktober 2026 (foto: kelompok peserta didik)
26.723SPPG terverifikasi — 29 Oktober 2026
Rp153,19 TRealisasi anggaran hingga 30 September 2026 — 66,9% dari pagu efektif Rp229 triliunKemenkeu, konferensi pers APBN KiTa 9 Oktober 2026 (peliputan pernyataan resmi) · lihat sumber
Rp15.000Skema biaya per porsi: Rp10.000 makanan + Rp3.000 operasional dapur + Rp2.000 insentif SPPGPernyataan Kepala BGN, 5 Oktober 2026 (peliputan) · lihat sumber
1.027.998Tenaga kerja aktif di ekosistem MBG — 86.120 pegawai SPPG dan 941.878 relawanPernyataan BGN, Oktober 2026 (peliputan) · lihat sumber
82,83%Pemasok MBG adalah UMKM — 52.689 dari 63.608 pemasok di 37 provinsiPernyataan BGN, 9 Oktober 2026 (peliputan) · lihat sumber

Data Terkini

Pertumbuhan pesat, lalu koreksi data pada 2026

MBG tumbuh dari 190 SPPG di 26 provinsi pada hari pertama menjadi puluhan juta penerima. Penurunan angka pada September–Oktober 2026 bukan penurunan layanan: BGN memvalidasi data dan menghapus jutaan data ganda serta penerima yang tidak sesuai kriteria (misalnya santri yang tercatat ganda sebagai siswa madrasah), sementara definisi SPPG diperketat menjadi dapur yang terverifikasi dan memenuhi standar.

Penerima manfaat (juta orang)

Jan 2025
Mei 2025
Agu 2025
Nov 2025
Des 2025
Mar 2026
Jun 2026
Sep 2026
Okt 2026

Program mulai Januari 2025. Angka September 2026 menurut Kemenkeu; angka Oktober 2026 hasil validasi BGN.

Membaca grafik ini: dua batang terakhir (pola garis) memakai basis yang berbeda — angka September adalah laporan Kemenkeu (57 juta penerima, 27.486 SPPG), sedangkan angka Oktober adalah hasil validasi BGN (57,8 juta penerima per hari; 26.723 dapur terverifikasi per 29 Oktober 2026). Target awal 2026 sebesar 82,9 juta penerima tidak tercapai hingga November 2026; target 2027 ditetapkan lebih rendah, yaitu 72.464.886 penerima. Selisih angka koreksi data ganda disebut “lebih dari 4 juta” (27 Oktober) hingga “sekitar 6 juta” (29 Oktober) dalam peliputan berbeda dan belum didamaikan dalam rilis validasi resmi.

Sumber: BGN, Kemenkeu (APBN KiTa), Kantor Staf Presiden, dan RDP BGN–Komisi IX DPR, sebagaimana dirinci pada bagian Sumber. Angka tiap titik berasal dari pernyataan resmi pada tanggalnya masing-masing dengan definisi yang dapat berbeda antarperiode.

Sasaran Penerima

Siapa yang menerima?

Kelompok sasaran diatur dalam Perpres 83/2024 dan diperluas oleh Perpres 115/2025. Komposisi penerima per 9 Oktober 2026 (penetapan penerima manfaat sementara, total 57.491.334 orang) menunjukkan peserta didik sebagai kelompok terbesar.

Anak-anak sekolah dasar makan bersama dari nampan MBG di ruang kelas
46,2 juta

Peserta didik

Anak PAUD, pendidikan dasar dan menengah — umum, kejuruan, keagamaan, pendidikan khusus dan layanan khusus, termasuk santri pesantren.

Seorang ibu menyuapi balitanya makanan bergizi dari nampan MBG saat kegiatan bersama ibu dan balita
7,4 juta

Kelompok rentan (3B)

Balita (anak di bawah 5 tahun, mulai usia 6 bulan), ibu hamil, dan ibu menyusui — kelompok kunci pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Pada pertengahan Juni 2026 kelompok ini masih sekitar 16,5% dari total penerima.

Petugas SPPG berseragam dan bermasker menyiapkan nampan makanan bergizi di dapur MBG
3,9 juta

Pendidik & tenaga kependidikan

Kelompok sasaran baru pada 2026 menurut Perpres 115/2025 — guru dan tenaga kependidikan sebagai bagian dari ekosistem pendidikan nasional, dikonfirmasi siaran pers BGN 8 Mei 2026.

Keunggulan & Keuntungan

Empat bidang manfaat yang diklaim dan didukung data resmi

Manfaat berikut adalah klaim resmi BGN, Kemendikdasmen, dan Kemenkes beserta angka pendukungnya. Di tiap bidang, halaman ini membedakan mana yang sudah berupa angka terukur dan mana yang masih berupa mekanisme serta observasi — karena hingga November 2026 pemerintah belum mempublikasikan evaluasi dampak kausal MBG secara nasional.

Ibu menyuapi balita makanan bergizi — fokus MBG pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan
Gizi & Kesehatan

Asupan bergizi terstandar untuk masa pertumbuhan

BGN menyebut MBG sebagai langkah strategis memperkuat kualitas SDM dan ketahanan pangan, dilatarbelakangi beban ganda malnutrisi (triple burden: stunting, kekurangan gizi, dan kelebihan gizi terjadi bersamaan). Setiap porsi dirancang mengikuti Angka Kecukupan Gizi (AKG) menurut kelompok umur dan kondisi fisiologis.

  • Fokus 1.000 Hari Pertama Kehidupan — balita, ibu hamil, dan ibu menyusui menerima asupan pada masa paling menentukan bagi pertumbuhan dan kecerdasan anak.
  • Konteks stunting nasional: prevalensi turun dari 21,5% (2023) menjadi 19,8% (2024), dengan target 14,2% pada 2029 (SSGI, Kemenkes).
  • Susu untuk peternak lokal: produk susu MBG wajib mengandung minimal 20% susu segar dengan kalsium minimal 15% nilai harian, menjadikan MBG pembeli utama (off-taker) susu segar dalam negeri.

Catatan kejujuran: penurunan stunting 2023–2024 terjadi sebelum MBG berjalan penuh (program mulai Januari 2025), sehingga tidak dapat diklaim sebagai dampak MBG. Hingga riset ini dibuat, belum ada hasil SSGI 2025/2026 atau evaluasi dampak resmi MBG terhadap status gizi anak.

Siswa sekolah dasar menyantap makan siang bergizi di kelas bersama teman-temannya
Pendidikan

Anak lebih siap belajar, sekolah lebih hidup

Kemendikdasmen menyatakan status gizi yang baik berperan besar mendukung perkembangan kognitif, daya konsentrasi, dan prestasi akademik. MBG sekaligus menjadi sarana pendidikan karakter — berdoa sebelum makan, kebersihan, tanggung jawab, kemandirian, kebersamaan, dan kesantunan — dengan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) sebagai ujung tombak dan data penerima terintegrasi Dapodik.

  • Daya tarik kehadiran: Mendikdasmen (Oktober 2026) menyebut makanan sekolah menjadi daya tarik anak datang ke sekolah, merujuk literatur umum tentang hubungan makanan sekolah dan kehadiran.
  • Meringankan keluarga: BGN menyoroti kurangnya akses keluarga miskin terhadap makanan bergizi seimbang sebagai tantangan utama yang dijawab program ini.
  • Makan bersama sebagai pembiasaan: rutinitas makan bersama membangun kebersamaan dan kesantunan di lingkungan sekolah dan pesantren.

Catatan kejujuran: pernyataan BGN bahwa kehadiran di sekolah penerima MBG lebih dari satu tahun “meningkat hingga 99%” adalah observasi BGN yang dikutip Kemendikdasmen, bukan angka kehadiran nasional sebelum–sesudah dengan kelompok pembanding. Evaluasi dampak pendidikan MBG yang terukur belum dipublikasikan resmi.

Sayur-mayur segar warna-warni di pasar tradisional Indonesia — bahan pangan lokal untuk dapur MBG
Ekonomi Lokal

Rantai pasok yang menggerakkan desa dan UMKM

Peraturan BGN Nomor 10 Tahun 2026 mewajibkan SPPG melibatkan pelaku usaha setempat — diprioritaskan yang berdomisili di kecamatan yang sama — dan mengutamakan produk dalam negeri dari pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan industri. Pelakunya mencakup usaha mikro dan kecil, koperasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan BUMDes.

  • 1.027.998 tenaga kerja aktif (Oktober 2026): 86.120 pegawai SPPG dan 941.878 relawan — mayoritas relawan, bukan pegawai tetap.
  • 63.608 pemasok di 37 provinsi, 82,83% di antaranya UMKM (52.689 pemasok).
  • Efek domino susu: permintaan susu segar menggerakkan peternakan sapi perah, koperasi susu, industri pengolahan, transportasi, dan logistik (BGN).
  • Business matching daerah: pemerintah daerah memfasilitasi pertemuan SPPG dengan koperasi, BUMDes, dan UMKM pemasok — dicontohkan Pemprov Kepulauan Riau, Oktober 2026.

Catatan: definisi pemasok berubah antarperiode (misalnya 94.056 pemasok termasuk 38.938 UMKM menurut KSP pada Maret 2026), sehingga angka antarbulan tidak dapat dirangkai sebagai satu tren. Angka dampak PDB atau pendapatan petani yang terverifikasi belum tersedia dari sumber resmi.

Petugas dapur SPPG menyiapkan ratusan nampan makanan bergizi untuk didistribusikan
Sosial & Pemerataan

Pemerataan layanan hingga wilayah terluar

MBG dirancang menjangkau kelompok yang selama ini paling sulit mengakses makanan bergizi: anak di pesantren, wilayah 3T, dan keluarga miskin. BGN menyatakan program ini mendukung pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal, dengan layanan yang dialihkan ke SPPG terdekat apabila sebuah dapur dihentikan — penerima tidak dibiarkan tanpa layanan.

  • 1.460 SPPG prioritas 3T dan daerah stunting tinggi diaktifkan bertahap sepanjang Oktober 2026.
  • SPPG terpencil dibentuk khusus untuk wilayah sulit, di samping SPPG aglomerasi yang melayani minimal 1.000 penerima.
  • Platform Radar MBG (bgn.go.id/radar-mbg) membuka menu harian, informasi gizi, foto makanan, dan data SPPG kepada publik, termasuk kanal masukan masyarakat.

Standar Gizi & Menu

Dirancang ahli gizi, mengikuti AKG Kemenkes

BGN tidak menetapkan satu menu nasional yang seragam. Yang ditetapkan adalah standar komposisi gizi: menu disusun Pengawas Gizi di setiap SPPG dari pangan lokal, mengikuti Angka Kecukupan Gizi (AKG) dalam Permenkes Nomor 28 Tahun 2019 — rata-rata nasional 2.100 kkal energi dan 57 gram protein per orang per hari pada tingkat konsumsi.

Komposisi satu porsi MBG

Deretan nampan MBG berisi nasi, ayam, tahu-tempe, sayur, dan susu kotak yang sedang disiapkan petugas bersarung tangan
  • Gizi seimbang “Isi Piringku”: makanan pokok (karbohidrat), lauk protein hewani dan nabati, sayur, buah, dan susu.
  • Disesuaikan daerah: menu mengikuti potensi pangan lokal dan preferensi masyarakat setempat.
  • Susu: minimal 20% susu segar; kandungan lemak, protein, karbohidrat/laktosa, dan mineral setara susu segar; kalsium minimal 15% nilai harian (BGN, Oktober 2026).
20–25%kebutuhan gizi harian dipenuhi dari porsi makan pagi
30–35%kebutuhan gizi harian dipenuhi dari porsi makan siang

Acuan: artikel resmi BGN ARTIKEL-01/BGN/01/2025 tentang pelaksanaan bertahap MBG.

Jelajahi AKG per kelompok umur

Kebutuhan energi dan protein harian menurut Permenkes 28/2019 — acuan penyusunan menu MBG untuk tiap jenjang. Pilih kelompok:

–kkal energi per hari
–gram protein per hari

Tambahan untuk ibu

  • Ibu hamil trimester 2–3: +300 kkal per hari; protein +10 gram (trimester 2) dan +30 gram (trimester 3).
  • Ibu menyusui 6 bulan pertama: +330 kkal dan +20 gram protein; 6 bulan kedua: +400 kkal dan +15 gram protein.

Cara Kerja

Dari kebijakan nasional ke nampan anak

Struktur pelaksana bertingkat: BGN di pusat menetapkan kebijakan dan mengawasi, KPPG mengoordinasikan wilayah, dan SPPG — dapur MBG — memasak serta mendistribusikan makanan setiap hari layanan.

1

Badan Gizi Nasional

Lembaga di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden (Perpres 83/2024). Berfungsi merumuskan kebijakan teknis, mengoordinasikan program, serta memantau dan mengawasi pemenuhan gizi nasional. Kepala BGN adalah pengguna anggaran program.

2

KPPG — koordinasi wilayah

Unit pelaksana teknis BGN di daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala BGN, mengawasi dan mengoordinasikan SPPG di wilayahnya (Perpres 115/2025).

3

SPPG — dapur MBG

Unit layanan yang menyediakan dan mendistribusikan makanan serta edukasi gizi dan keamanan pangan. SPPG aglomerasi melayani minimal 1.000 penerima; mitra yayasan/lembaga berbadan hukum menyiapkan bangunan dan peralatan sesuai standar.

Tiga pengawas di setiap SPPG (nomenklatur Juknis 2026)

Pengawas Gizi

Menyusun menu berbasis pangan lokal dan AKG per jenjang, memastikan komposisi gizi tiap porsi.

Pengawas Keuangan

Mengawal penggunaan dana operasional dapur dan pelaporan keuangan SPPG.

Pengawas Sanitasi

Mengawasi higiene dan sanitasi dapur. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan adalah syarat mutlak operasional SPPG.

Satu nampan MBG dari dekat: nasi, telur, ayam, sayur wortel, dan susu kotak rasa cokelat di atas meja kayu

Anggaran

Dibiayai APBN, dengan efisiensi pada 2026

Sumber pendanaan MBG adalah APBN (Perpres 83/2024 juga membuka sumber lain yang sah dan tidak mengikat). Pagu awal BGN 2026 sebesar Rp268 triliun diefisiensikan sekitar Rp38 triliun menjadi pagu efektif Rp229 triliun. Angka Rp335 triliun yang sempat beredar pada 2025 adalah angka RAPBN/wacana awal, bukan pagu resmi.

Tahun / tahapPaguRealisasiCatatan
2025Rp71 T±Rp51,5 TSerapan ±72,7% dari pagu awal; dilaporkan BGN dalam RDP Komisi IX DPR (Juli 2026), termasuk tunggakan Rp1,609 T yang dialihkan ke DIPA 2026. Basis pagu antar-sumber tidak tunggal (ada rincian belanja barang Rp73 T dan outlook Kemenkeu Rp116,6 T), sehingga persentase bergantung pada basis yang dipakai.
2026 — pagu awalRp268 T—DIPA awal BGN (UU 7/2025 tentang APBN 2026): ±Rp255,5 T program pemenuhan gizi nasional + ±Rp12,4 T dukungan manajemen.
2026 — pagu efektifRp229 TRp153,19 T
s.d. 30 Sep 2026		Efisiensi ±Rp38 T (pernyataan Dirjen Anggaran Kemenkeu, APBN KiTa 9 Oktober 2026). Realisasi setara 66,9% pagu efektif, melayani 57 juta penerima melalui 27.486 SPPG. Akhir Oktober 2026 Kepala BGN menyebut Rp165 triliun telah digunakan dari 26.723 dapur terverifikasi (angka bulat, peliputan).
2027 — pagu BGNRp240,20 T—Disepakati dalam RDP September 2026 dan pengesahan APBN 2027; ±Rp232,5 T di antaranya untuk MBG dengan target 72.464.886 penerima.

Rincian skema Rp15.000 per porsi

Skema yang disampaikan Kepala BGN pada 5 Oktober 2026. Sejak tanggal yang sama, insentif dihitung Rp2.000 per porsi yang benar-benar disalurkan — menggantikan skema Rp6 juta per hari per SPPG — sehingga SPPG yang disuspend, libur, atau terdampak bencana tidak menerima insentif.

Bahan makanan per porsi Operasional dapur Insentif ketersediaan & mutu layanan SPPG

Status: skema ini berasal dari pernyataan Kepala BGN yang diliput media (dasar yang disebut: Peraturan BGN 13/2026 dan SK Kepala BGN 63527/2026); teks juknisnya tidak dibuka dalam riset ini. Varian harga per zona wilayah yang beredar di sumber non-pemerintah tidak digunakan di halaman ini karena tidak terverifikasi resmi.

Catatan Resmi & Perbaikan

Analisis berimbang: masalah yang diakui pemerintah sendiri

Keunggulan MBG berjalan bersama catatan serius yang diakui dan ditindaklanjuti pemerintah — terutama keamanan pangan dan ketepatan data. Bagian ini memuatnya apa adanya, dari pernyataan resmi.

Penertiban keamanan pangan

  • 16 September 2026: BGN menyuspend 1.276 SPPG yang belum memenuhi SLHS dan mengusulkan 654 SPPG kategori kritis ditutup permanen; layanan dialihkan ke SPPG terdekat yang ber-SLHS, disertai inspeksi SOP dapur di seluruh Indonesia (siaran pers BGN, terverifikasi langsung).
  • Kejadian keracunan: dalam RDP Komisi IX (12 November 2025), Kepala BGN melaporkan 11.640 penerima mengalami keracunan dari 211 kejadian terkait MBG (dari 441 kejadian keracunan pangan nasional). Tren kejadian menurun di akhir 2025 (12 kejadian pada Desember 2025, menurut Wamenkes).
  • Penyebab yang disebut pemerintah: bakteri E. coli, Staphylococcus aureus, Salmonella, dan Bacillus cereus, termasuk kontaminasi air.
  • Pengawasan berlapis: sertifikasi SLHS, HACCP, dan halal; pengawasan internal BGN serta eksternal Kemenkes, Kemendagri, dan BPOM; sanksi bertahap hingga penghentian permanen bagi SPPG yang melanggar standar.

Angka kumulatif korban keracunan sepanjang 2026 yang beredar dari sumber non-pemerintah (mengutip pembacaan data Kemenkes di DPR) tidak ditemukan dalam rilis BGN/Kemenkes yang dibuka dalam riset ini, sehingga tidak dijadikan angka utama di halaman ini.

Validasi data & transformasi MBG 2.0

  • Koreksi penerima: validasi Oktober 2026 menurunkan angka klaim dari sekitar 62–63 juta menjadi 57,8 juta penerima valid per hari setelah data ganda dan penerima tidak sesuai kriteria dihapus; sinkronisasi data dilakukan dengan Kemendikdasmen, Kemenag, Ditjen Dukcapil, dan Kemenkes.
  • Fokus MBG 2.0 (Oktober 2026): pergeseran dari mengejar jumlah ke keamanan pangan, kualitas gizi, ketepatan sasaran, dan standar pengolahan; SLHS menjadi wajib.
  • Uji coba prasmanan: penyajian prasmanan diuji di 66 SPPG pada 10 provinsi, dengan target 5.000 SPPG prasmanan hingga akhir 2026 (target, bukan capaian).
  • Transparansi: platform Radar MBG mempublikasikan menu harian, informasi gizi, foto makanan, dan data SPPG, serta menampung masukan masyarakat.
  • Serapan 2025: realisasi belanja pegawai dan modal 2025 jauh di bawah pagu (antara lain karena penundaan pengangkatan PPPK), menjadi bahan evaluasi dalam RDP Juli 2026.

Dasar hukum utama

Perpres 83 Tahun 2024 — Badan Gizi Nasional

Membentuk BGN sebagai lembaga di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden; mengatur tugas pemenuhan gizi nasional dan kelompok sasaran awal: peserta didik, anak di bawah 5 tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui. Diundangkan 15 Agustus 2024.

Perpres 12 Tahun 2025 — RPJMN 2025–2029

Menetapkan MBG sebagai salah satu dari 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) baru dengan lokasi nasional dan BGN sebagai koordinator.

Perpres 115 Tahun 2025 — Tata Kelola MBG

Mengatur perencanaan, standar menu/gizi, keamanan pangan, distribusi, pengadaan, pemantauan, evaluasi, dan pendanaan; memperluas sasaran kepada pendidik dan tenaga kependidikan; mendefinisikan KPPG dan SPPG.

Keputusan Kepala BGN 401.1 Tahun 2025 — Juknis TA 2026

Pedoman pelaksanaan pusat dan daerah: pelaksanaan bertahap di 38 provinsi mengikuti kesiapan SPPG, dengan indikator ±35.270 SPPG operasional dan ±82,9 juta penerima.

Peraturan BGN 10 Tahun 2026 — Produk Dalam Negeri & UMKM

Mewajibkan pelibatan pelaku usaha setempat dan prioritas produk dalam negeri, sebagai tindak lanjut Pasal 38 ayat (3) Perpres 115/2025; melarang mark-up harga dan imbalan/komisi.

Permenkes 28 Tahun 2019 — Angka Kecukupan Gizi

Acuan kebutuhan zat gizi harian per kelompok umur, jenis kelamin, aktivitas, dan kondisi fisiologis — termasuk untuk penyelenggaraan makanan institusi seperti MBG.

Catatan: teks lengkap Perpres 83/2024 dan 115/2025 dikutip dari hasil indeks JDIH resmi dan dikonfirmasi siaran pers BGN; untuk keperluan dokumen hukum, kutipan pasal perlu dicek ulang ke JDIH Sekretariat Negara.

Sumber Resmi

Rujukan pemerintah yang digunakan

Siaran pers dan dokumen berikut dibuka langsung dalam riset (3 November 2026). Angka lain di halaman ini berasal dari peliputan atas pernyataan resmi BGN, Kemenkeu, Kemenkes, dan DPR, dan ditandai demikian di tempatnya.

  • BGN — Program MBG dimulai bertahap 6 Januari 2025; porsi pagi 20–25% dan siang 30–35% AKG: bgn.go.id
  • BGN — Siaran pers SIPERS-250/BGN/05/2026: dasar Perpres 83/2024 dan kelompok sasaran termasuk pendidik: bgn.go.id
  • BGN — Siaran pers SIPERS-319/BGN/09/2026: suspend 1.276 SPPG tanpa SLHS dan usulan penutupan 654 SPPG: bgn.go.id
  • BGN — SPPG dapat dihentikan permanen bila melanggar standar (mengacu Kep 401.1/2025): bgn.go.id
  • BGN — Standar susu MBG (min. 20% susu segar, kalsium min. 15% DV) dan peran off-taker peternak lokal: bgn.go.id
  • Kemendikdasmen — Siaran pers 144/sipers/A6/III/2025: kerja sama pemenuhan gizi peserta didik, peran UKS dan Dapodik: kemendikdasmen.go.id
  • Kemenkes — Permenkes 28/2019 tentang AKG (dokumen JDIH): jdih.kemkes.go.id
  • Kemenkes — SSGI 2024: prevalensi stunting nasional turun menjadi 19,8%: kemkes.go.id
  • Pemprov Kepulauan Riau — Sosialisasi dan business matching MBG; Peraturan BGN 10/2026 (15 Oktober 2026): kepriprov.go.id
  • Peliputan konferensi pers APBN KiTa Kemenkeu, 9 Oktober 2026 (realisasi Rp153,19 T; pagu Rp268 T → Rp229 T; 57 juta penerima; 27.486 SPPG): GoodStats (data Kemenkeu) · NTV News
  • Peliputan pernyataan BGN/Bakom Oktober 2026 (57.491.334 penerima; tenaga kerja; pemasok UMKM; validasi 57,8 juta): Bloomberg Technoz · BSI News
  • Peliputan pernyataan Kepala BGN tentang skema Rp15.000/porsi dan insentif Rp2.000/porsi (5 Oktober 2026): Demokratis

Kredit foto: dokumentasi pelaksanaan MBG dan pasar pangan lokal dari liputan media Indonesia (Antara via Foodagogik; Gudang Berita; Refrensi.id; Koran Indopos; InfoPublik Kota Solok; Dairy Industries International; HotelsCombined/Getty). Foto bersifat ilustratif atas kegiatan program.